Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera mempercepat pelaksanaan pelayanan terpadu bagi warganya di daerah masing-masing.
Pemerintah pusat akan segera menyiapkan peraturan presiden (Perpres) mengenai penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Hal ini dilakukan untuk transparansi pelayanan masyarakat yang sesuai aturan.
"Saya minta gubernur atau wali kota terus melakukan percepatan layanan terpadu. Kami juga menyiapkan Perpres penerapan e-budgeting, e-planning, e-procurement yang terintegrasi untuk memperkecil ruang korupsi sistematis," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Korupsi Sedunia dan Seminar Antikorupsi 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).
Ia menegaskan, setelah setiap daerah membangun sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), perlu dilakukan pengecekan dan kontrol ulang untuk memastikan pelayanan masyarakat sudah dilakukan perbaikan serta percepatan kepengurusan.
"Jangan diawal-awal cepat, setelah seminggu atau dua minggu balik lagi (lamban) kalau tidak kita kontrol. Upaya keras yang kita lakukan mulai menampakan hasil.Alhamdulilah kita perbaiki ease of doing index dari ranking 120 di 2014 jadi ranking 72 tahun ini. Ini sebuah kepercayaan," imbuhnya.
Lebih jauh, Jokowi mengungkapkan peringkat kelayakan investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan di beberapa lembaga survei lainnya. "Kita harus percaya upaya pemerintah untuk memperkecil ruang korupsi tidak pernah berhenti,"ucapnya.
Jokowi lalu mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah akan kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi terkait profesionalisme pengadaan barang dan jasa untuk kementerian dan lembaga.
"Kemudian perizinan perununan biaya ekonomi tinggi sektor strategi pencegahan kebocoran penerimaan negara dari pajak, bea cukai PNBP dan manajemen anti suap di swasta," tandas mantan Gubernur DKI Jakarta ini. [rok]
sumber : inilah.com
Komentar
Posting Komentar