Langsung ke konten utama

Komau Banta Papua Tuntut Ganti Rugi Tanah Adat


Ratusan massa yang mengatasnamakan diri dari  Komau Banta (Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Tanpa Perbedaan) menggelar aksi demo damai, di halaman kantor Bupati Raja Ampat, Jalan kompleks perkantoran Pemkab Raja Ampat, Kelurahan Warmasen, Distrik (Kecamatan red) Kota Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Rabu (29/3/2017) pukul 09:00 waktu setempat.

Disela jalannya aksi demo, Charles AM Imbir selaku koordinator aksi saat ditemui suara indonesia-news.com mengatakan, aksi demo ini adalah menuntut terkait ganti rugi tanah adat yang belum dibayarkan, dan APBD 2016 kemudian Pemerintahan yang dilaksanakan dengan tata kelola yang dibuktikan dengan pelantikan-pelantikan, yang terindikasi melanggar Anjab dan prosedur-prosedur kepegawaian.

"Kemudian ada kasus-kasus APBD, yang sebenarnya tidak harus dilaksanakan juga sudah dilaksanakan. Ada beberapa diantaranya ada yang sebenarnya tidak terbangun, sehingga kasus-kasus ini terindikasi sebagai kasus korupsi atau merugikan keuangan negara. Dengan demikian persoalan ini harus dituntut, karena Bupati Kabupaten Raja Ampat dianggap gagal atau tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata Charles.

Charles berharap, APBD kebijakan Pemda yang sudah ditetapkan DPRD harus dilakukan, perbaikan tata kelola bersama dengan birokrasi.

"Contoh yang paling gampang adalah perbaikan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati yang selama ini memang kacau, kemudian masalah birokras sampai hari ini terlihat kacau balau, dan itu harus dilakukan," ungkapnya.

Charles menjeleskan, yang terlibat dalam aksi demo ini adalah masyarakat suku maya. Dimana, mereka menuntut hak ganti rugi terkait proyek jalan JLW, ada juga masyarakat yang menuntut tanah Waisai. Namun,hingga hari ini  belum juga terealisasi. Aksi ini juga melibatkan Dewan Adat dari Raja Ampat, Biak dan Papua.

Dikutip dari laman suara indonesia.com, Pantauan dan informasi di lokasi peristiwa, aksi demo ini berjalan dengan tertib dan aman. Sebelum membubarkan diri, sekitar pukul 17:00 WIT masyarakat suku Maya melakukan prosesi adat sembari menaruh bambu di pintu masuk ruangan Kantor Sekretariat Daerah Pemkab Raja Ampat. Sebagai tanda mereka siap untuk melakukan mediasi dengan Bupati Raja Ampat.

Hal senada diungkap Plt Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim usai menemui pendemo.

"Bambu itu hanya tanda, bahwa mereka pernah datang. Sehingga mereka berharap ada mediasi, ada waktu pak Bupati untuk bertemu dengan mereka. Saat ini Bupati belum ada ditempat lagi rapat, belum bisa ditemui," ujar Yusuf Salim.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat ratusan aparat Kepolisian (Polres Raja Ampat red), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta di backup puluhan anggota TNI (Koramil 1704-03/Saonek).

Komentar

Populer

Jawab Persoalan Rakyat Pemdes Appatanah Garap Program Inovasi

Dua program skala prioritas pembangunan mulai direncanakan dan digarap aparat Pemerintah Desa Appatanah, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan. Dipenganggaran tahun 2018 mendatang, aparat Pemdes Appatanah telah mewacanakan alokasi anggaran pembangunan sumur bor untuk mengakhiri penderitaan berkepanjangan masyarakat yang telah bertahun-tahun mengantri untuk mendapatkan jatah air bersih. Sebelumnya, sejumlah solusi telah ditempuh oleh pemerintah desa setempat, salah satunya program budidaya tanaman sukun. Namun karena pengaruh suhu dan cuaca, tanaman sukun yang dibudidayakan di Desa Appatanah, gagal dan akhirnya harus terhenti di tengah jalan. Kepala Desa Appatanah, Andi Syamsul memastikan, Persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat baru akan terjawab, jika sekiranya, pemerintah mampu menghadirkan pembangunan instalasi penyulingan air bersih, ataupun sumur bor. Andi Syamsul berharap, permasalahan ini bisa menjadi perhatian skala priori...