Lensa Pendidikan News

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satunya dengan menggelar rapat pembahasan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Perusahaan Daerah secara terbuka.  Pembahasan anggaran dilakukan lewat Rapat Koordinasi Khusus Pemkot Makassar di ballroom Hotel Four Points by Sheraton, Sabtu (16/7). Dalam rapat yang rencananya digelar mulai pagi hingga malam hari, masyarakat umum bisa datang untuk menyaksikan jalannya rapat antar instansi di lingkup Pemkot. “Pertama kalinya di Indonesia pembahasan anggaran per SKPD dibuka ke publik secara transparan. Itu kita mulai dari Makassar,” kata Danny -sapaan Ramdhan di Makassar, Jumat (15/7). Rapat koordinasi rencananya akan diikuti sekitar 700-an pejabat dari 57 SKPD se-Makassar. Pejabat terdiri dari kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat dan lurah, serta jajaran direksi Perusda. 60 meja bundar disediakan untuk rapat ini. Masing-masing i

https://youtu.be/snpNYM5mir8

Keterangan Kapolsekta Makassar tentang penemuan sejumlah amunisi tua di Asrama TNI AD Bara-Baraya yang sempat menghebohkan warga.

Kabid Dikmen Dikbud Kab. Enrekang, Drs. Sabang, M.Pd Rencana peralihan kewenangan penanganan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi di tahun 2017 mendatang disikapi positif oleh Bidang Dikmen Dikbud Kabupaten Enrekang. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Dikmen Dikbud Enrekang, Drs. Sabang, M.Pd kepada Lensa Pos belum lama ini. Sabang menilai hal tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa. Mengingat keberadaan Dinas Di Kabupaten dan Kota selama ini adalah bersifat perpanjangan tangan dan tugas pembantuan. Sehingga jika tahun depan diterapkan kata Sabang pihaknya tidak terlalu gusar meski nantinya Dinas yang ada berubah dari Dinas menjadi Unit Pelaksana Teknis, Sabang menilai fungsinya akan tetap sama yakni Perpanjangan tangan dari Provinsi. Lebih lanjut Sabang menjelaskan keberadaan Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota pada prinsipnya adalah sebagai perpanjangan tangan dari provinsi atau sebagai tugas pembantuan dalam rangka efisiensi. Sehingga jika diterapkan perali

Monitoring pembangunan pasar, telah dilakukan penataan pasar sentral enrekang dengan membangun atap sebagai pengganti terpal-terpal plastik yang biasanya digunakan pedagang. Selain pasar sentral enrekang, Dinas Kopperindag Kabupaten Enrekang juga melakukan sejumlah pembenahan di beberapa pasar yang terletak di ibukota kecamatan seperti Pasar Baraka, Pasar Sudu. Ditargetkan tahun ini pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya aktifitas perekonomian di pasar-pasar yang ada bisa semakin meningkat. Untuk pembangunan pasar sendiri, Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Enrekang, Hardy, mengaku optimis diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pedagang yang berjualan dalam pasar dengan kondisi bangunan pasar yang representatif. Hardy menjelaskan animo masyarakat pelaku ekonomi mikro sangat tinggi. Sehingga harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai pula. Diakuinya, pertumbuhan ekonomi mikro di Kabupaten Enrekang berbanding lurus dengan Usaha Kecil Mikro meski kendala

Jabatan sebagai kepala sekolah di Kabupaten Luwu dan daerah lain di Sulsel menjadi sebuah hal yang prestisius sehingga menimbulkan kompetisi yang mengarah kepada hal-hal di luar nalar atau aturan kepegawaian. Terlebih di era otonomi daerah saat ini, bukan rahasia lagi jika sebagian besar PNS terlibat politik praktis dengan aksi saling dukung kandidat. Akibatnya tentu berinplikasi pada jabatan atau pangkat dari PNS bersangkutan. Banyak diantaranya yang tiba-tiba saja lengser dari jabatan semula hanya karena persoalan beda pilihan. Hal ini pula yang mewarnai proses pengangkatan dan mutasi jabatan Kepala Sekolah di Kabupaten Luwu. Diduga karena dekat dengan kekuasaan atau faktor eksternal lain, sejumlah Guru di Luwu tiba-tiba saja menjabat sebagai Kepala Sekolah meski pangkat dan golongannya melum memenuhi persyaratan untuk memangku jabatan tersebut. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah terangkatnya tiga orang Guru Taman Kanak-Kanak menjadi Kepala TK meski golongan merek

Aparat penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan terus berkonsentrasi menuntaskan penyidikan terhadap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tiga dugaan kasus korupsi yang sementara diusut Kejari Kepulauan Selayar saat ini adalah kasus penyelewengan anggaran UUDP tahun anggaran 2010-2013, kasus DAK dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kepulauan Selayar, dan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum baru di Jalan poros RSUD KH. Benteng. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Didik Agus Suroto, SH tidak ingin dinyatakan setengah-setengah dalam melakukan pengusutan kasus dugaan tipikor. Dia berkeinginan, untuk menuntaskan satu-persatu penanganan perkara yang tengah dilakukan jajarannya saat ini dengan tidak mengacaukan konsentrasi aparat penyidik Kasie Pidana Khusus. Setelah seluruh kasus yang ditanganinya rampung disidangkan di Pengadilan Tipikor